Sabam Siagian
Peringatan Hari Proklamasi, dewasa ini, didominasi oleh upacara-upacara resmi, khususnya upacara nasional yang diselenggarakan di halaman depan Istana Negara dipimpin langsung oleh Presiden RI. Kemudian dikaitkan juga dengan semacam pesta rakyat di tingkat kelurahan yang cukup ramai dan menimbulkan kegembiraan sepintas.
Agaknya tidak banyak peluang bagi para warga,
yang prihatin mengamati situasi kondisi bangsa dan negara, untuk merenungkan, apakah makna yang tersimpul dalam peristiwa amat bersejarah 63 tahun lalu di Jakarta itu masih relevan dengan situasi yang dihadapi bangsa, saat ini? Apakah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia masih mampu menjadi sumber inspirasi yang mengangkat kita dari tekanan depresi melihat bangsa ini seperti terjerat dalam rawa persoalan?
Anda mungkin tidak begitu tergugah lagi betapa peristiwa Proklamasi itu, 63 tahun lalu, merupakan tonggak sejarah yang amat penting untuk mengangkat harkat bangsa sebagai bangsa merdeka. Oleh karena itu, dengarlah kata-kata Ir Soekarno sebelum membacakan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 pagi hari di ruang muka kediamannya, Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), Jakarta.
Bung Karno, yang baru setengah pulih diserang malaria, mungkin karena ketegangan selama beberapa hari, didampingi oleh Bung Hatta dengan nada serius di depan para tokoh dari berbagai kalangan masyarakat serta pemuda-pemudi berkata: "Saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa mahapenting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun."
Kemudian sebelum mengakhiri pengantar singkatnya ia menandaskan: "Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.... Dengarkanlah Proklamasi kami...."( Anda bisa download Proklamasi mp3 di sini)
Kalau awal pergerakan kebangsaan modern dihitung sejak berdirinya Boedi Oetomo pada 1908 (seorang sejarawan Jepang, Akira Nagazumi, menyebutnya sebagai The Dawn of Indonesian Nationalism - "Fajar Nasionalisme Indonesia"), maka 37 tahun telah dilampaui sebelum Proklamasi Kemerdekaan dicanangkan. Selama 37 tahun itu, gerakan kebangsaan mengalami pasang surut dan kepulauan Nusantara dijajah militer Jepang 3,5 tahun.
*
Umur Republik Indonesia setua 63 tahun ini berarti bahwa periode meragikan ide Indonesia Merdeka, melalui gerakan kebangsaan, sudah lama dilampaui oleh periode yang merealisasikan cita-cita Indonesia Merdeka dengan mendirikan Republik Indonesia. Dan selama 63 tahun itu ternyata "berani mengambil nasib di tangan sendiri" telah mengakibatkan pengorbanan dan penderitaan supaya Sang Saka Merah Putih tetap berkibar megah.
Pernah diperkirakan bahwa RI itu sudah bubar ketika Angkatan Perang Belanda menyerbu ibu kota perjuangan Yogyakarta pada 19 Desember 1948 dan pimpinan nasional (Presiden Soekarno, Wakil Presiden/PM Moh. Hatta, sebagian kabinet, Komandan AURI Komodor Udara Suriadarma) ditahan militer Belanda. Untunglah perjuangan diteruskan dengan kombinasi kekuatan TNI dan rakyat, serta Pemerintah Darurat RI di Sumatera. Karena perjuangan gigih itu dan tekanan internasional, dalam tempo tujuh bulan Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta kembali ke Yogyakarta setelah wilayah RI dipulihkan.
Pernah juga ada saatnya ketika haluan dan landasan RI nyaris dibelokkan oleh Presiden Soekarno pada puncak megalomanianya, yang berselingkuh dengan Partai Komunis Indonesia. Andaikata Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh pemimpinnya DN Aidit dan ingin dimanfaatkan oleh Soekarno tidak gagal, maka sebagian wilayah RI akan dikuasai komunis. Dan perang saudara kemungkinan besar akan pecah.
Harapan besar diandalkan pada Orde Baru, yang mulai membenahi ekonomi Indonesia pada 1966. Memang harus diakui bahwa modernisasi pertanian, produksi barang konsumen, perbaikan kesehatan masyarakat, perluasan fasilitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur ditangani secara berencana. Kebetulan Indonesia sampai dua kali kecipratan meningkatnya harga ekspor minyak.
Periode Orde Baru yang cukup panjang dengan kepemimpinan Presiden Soeharto di sana-sini memang menunjukkan perekonomian "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Namun, secara bersamaan, juga pada bagian akhir Orde Baru, tampak penyimpangan penumpukan harta "untuk sebesar-besar kemakmuran keluarga Soeharto". Kegagalan atau ketidakmampuan untuk sejak awal secara konsekuen mengaitkan pembangunan ekonomi dengan pembangunan politik telah menyebabkan berakhirnya Orde Baru secara traumatik pada 1998.
Sudah banyak yang ditulis tentang periode Reformasi. Bahwa Indonesia dapat melakukan bongkar-pasang tatanan politik dan pemerintahan supaya lebih demokratik dan terbuka, sekaligus juga mengusahakan rehabilitasi ekonomi/moneter setelah krisis 1997/1998 memang suatu prestasi yang boleh dibanggakan.
Negara kepulauan yang amat luas ini ternyata tetap utuh.
*
Pahit getir pengalaman selama periode-periode lampau itu dan rasa "pede" setelah mampu mengatasi tahun-tahun Reformasi yang sulit, tapi penuh harapan, telah membangkitkan gairah politik masyarakat Indonesia untuk mengandalkan tahun 2004 sebagai turning point. Yakni, 2004 sebagai tahun awal Rehabilitasi Nasional. Kalau pemilihan langsung presiden/wakil presiden pada awalnya dianggap ambisius sekali, ternyata Indonesia membuktikan mampu lulus ujian demokrasi. Lebih dari 80 persen jumlah pemilih mempergunakan haknya dan tidak ada insiden yang serius.
Oleh karena itu, kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla menjadi lebih relevan dengan 61 persen yang mendukung mereka di 28 provinsi dari 32 provinsi. Semua provinsi di Jawa dan Bali, antara lain, kubu-kubu PDI Perjuangan, mendukung pasangan SBY-JK. Sungguh suatu peluang emas bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membentuk kabinet berkualitas tinggi, terdiri dari para pakar di bidang masing-masing, yang sudah diuji kecakapan eksekutifnya. Sebuah kabinet yang dapat menjadi pemerintahan yang efektif mengangkat dan mendorong maju Indonesia supaya jangan tertinggal dalam persaingan globalisasi.
Yang terjadi ialah, dia kalah gertak dan ditakut-takuti oleh perhitungan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga merasa perlu berkoalisi. Mungkin dia lupa atau tidak "pede" bahwa pada akhirnya RI masih tetap menganut sistem presidensil dan seorang presiden yang mampu meraih 61 persen dari jumlah suara langsung sungguh besar wibawanya.
Presiden SBY didesak, antara lain, oleh Wapres-nya sendiri, supaya tokoh-tokoh Kadin lebih berperan meniru model Thaksin di Thailand. Di sana, menurut teori ini, usahawan sukses Thaksin Shinawatra, sebagai perdana menteri, berhasil mendongkrak perekonomian Thailand. Maka Aburizal Bakrie diangkat menjadi Menko Perekonomian. Belum dua tahun, presiden terpaksa mengubah susunan kabinetnya.
Apa yang ingin ditekankan adalah bahwa selama empat tahun ini berbagai peluang emas untuk mendorong maju perekonomian Indonesia dan mengangkat kesejahteraan rakyat, seperti disia-siakan. Proses mengambil keputusan yang lamban dan inkompetensi beberapa menteri, dua kelemahan serius yang menjalar ke tubuh birokrasi, menyebabkan stagnasi yang tidak perlu terjadi.
Benar, berbagai malapetaka terjadi selama pemerintahan SBY-JK, dimulai dari tsunami Desember 2004 di Aceh. Gempa bumi dan longsor di beberapa daerah agaknya mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Dan gejolak ekonomi internasional, dengan melonjaknya harga minyak bumi dan gas alam, telah mengancam APBN 2008. Semua faktor itu memang patut diperkirakan supaya menilai kepemimpinan nasional sekarang ini cukup fair.
Namun, kalau semua plus dan semua minus itu diperhitungkan, toh kita terpaksa menundukkan kepala dan mengakui secara jujur bahwa potensi sumber daya bumi Indonesia dan semangat kreativitas rakyat belum dikelola dan dipimpin secara tepat dan kompeten. Peluang yang sempat ada ternyata tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Neraca yang tampaknya suram itu bukanlah alasan untuk menyerah, angkat tangan, serta mengikuti rentetan upacara memperingati Proklamasi 17 Agustus secara ritual hampa saja. Mungkin juga daya pantau kita terbatas dan tidak mencatat prestasi yang dicapai dan aktivitas ekonomi di beberapa daerah yang berlangsung tanpa bergantung pada kualitas pemerintah.
"Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya," kata Soekarno sebelum membacakan Proklamasi Kemerdekaan. Kita lanjutkan perjalanan panjang, long march, bangsa ini tanpa perlu putus asa.
Dirgahayu Indonesia Merdeka!
Penulis adalah pengamat perkembangan nasional
1. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) (Download di sini)
Sabam Siagian
